Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera dalam audiensi BKSAP DPR RI dengan Direktur Asia ICCF James Ward di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (23/01/2024). Foto : Arief/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan pentingnya penguatan kerja sama antara BKSAP dan International Conservation Caucus Foundation (ICCF) guna mendukung konservasi lingkungan, khususnya di sektor kelautan. Menurutnya, Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi besar untuk menjadi pionir global dalam isu konservasi laut.

"Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ekosistem laut dan mengatasi tantangan perubahan iklim," ujar Mardani dalam audiensi BKSAP DPR RI dengan Direktur Asia ICCF James Ward di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (23/01/2024).

Mardani menambahkan bahwa isu konservasi laut dan perubahan iklim relevan dengan kepentingan nasional serta menjadi bagian penting dalam agenda diplomasi parlemen Indonesia. Ia menegaskan bahwa BKSAP akan menjadikan isu konservasi sebagai salah satu prioritas dalam forum global.

“Kami ingin memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga mendukung ekonomi lokal dan memberdayakan masyarakat pesisir,” terangnya.

Mardani juga mendukung pembentukan kembali Kaukus Kelautan untuk periode DPR RI 2024-2029. Menurutnya, kaukus tersebut dapat memperkuat proses legislasi terkait kelautan, seperti revisi UU Pengelolaan Wilayah Pesisir, UU Perikanan, dan UU Kelautan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

“Kaukus Kelautan bisa menjadi wadah strategis untuk memadukan keahlian, jaringan, dan dukungan dari ICCF dalam menyusun kebijakan yang berdampak langsung pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Mardani.

Ia juga menawarkan langkah konkret untuk memperkuat sinergi antara BKSAP dan ICCF, seperti peningkatan kapasitas anggota parlemen dalam tata kelola konservasi laut, penyediaan sumber pengetahuan untuk mendukung legislasi konservasi, serta membangun jaringan konservasi Parlemen ASEAN guna memperluas kerja sama regional.

Mardani menegaskan BKSAP siap menjadi co-chair dalam Kaukus Kelautan jika terbentuk, guna memastikan keberlanjutan kerja sama antara parlemen Indonesia dan ICCF. Ia berharap sinergi ini dapat menjadi katalisator untuk kebijakan konservasi yang lebih progresif, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami berharap kerja sama ini dapat diformalkan dalam kerangka yang jelas sehingga BKSAP mampu memaksimalkan diplomasi parlemen demi kepentingan nasional, pemberdayaan parlemen, serta pengaruh positif pada kebijakan konservasi global,” tegas Mardani. (um/aha)